PT Timah Tbk

Ketua KNPI Beltim Minta Tata Niaga Timah Berpihak pada Ekonomi Masyarakat

BELITUNG TIMUR — Ketua KNPI Belitung Timur, Wahyu Setiawan, meminta pemerintah dan PT TIMAH tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam menentukan arah tata kelola pertambangan timah di Kabupaten Belitung Timur.

Menurut Wahyu, pertambangan timah masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Karena itu, kepastian penjualan hasil tambang menjadi persoalan penting bagi warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Ia menilai PT TIMAH memiliki posisi strategis dalam persoalan ini. Sebagai perusahaan yang memiliki peran penting dalam tata niaga timah di Belitung Timur, kebijakan perusahaan terhadap hasil tambang masyarakat dinilai berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah.

“Kalau langkah PT TIMAH ketika membeli timah di tengah masyarakat dengan keterbatasan regulasi, ya itu seharusnya sudah wajar dan sudah menjadi andilnya di Belitung Timur, khususnya. Karena PT TIMAH sendiri sebagai perusahaan tunggal yang ada di Beltim,” kata Wahyu.

Baca juga  Khitanan Massal Gratis PT Timah di Mentok, Warga Bahagia dan Ucapkan Syukur

Bagi Wahyu, persoalan pembelian timah bukan semata soal transaksi antara penambang dan perusahaan. Ketika hasil tambang masyarakat terserap, uang akan kembali berputar di tingkat lokal.

“Pembelian timah di masyarakat dapat membantu perputaran ekonomi daerah. Karena masyarakat masih bergantung di sektor pertambangan. Maka itu yang paling besarnya, sehingga mempengaruhi perekonomian yang ada di daerah, khususnya Belitung Timur,” ujarnya.

Sebaliknya, penghentian pembelian dapat menekan pendapatan masyarakat. Dampaknya, kata Wahyu, tidak berhenti pada penambang, tetapi merembet ke aktivitas ekonomi lainnya.

“Kalau memang tidak ada pembelian, makanya terjadi gejolak di masyarakat kemarin. Karena ketika timah itu tidak dibeli, masyarakat tambangnya juga tidak berpenghasilan, perekonomian pasti terganggu,” katanya.

Wahyu tidak mempersoalkan pentingnya regulasi dalam kegiatan pertambangan. Namun, ia meminta penerapan aturan tidak dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat.

1 2Laman berikutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!