Aliansi Umat Islam Babel Adukan Masalah BBM ke DPRD, Didit Srigusjaya Jadwalkan Pertemuan dengan Pertamina
PANGKALPINANG, MEDIAQU.ID – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menerima perwakilan ulama dan tokoh umat Islam yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan antrean dan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Babel, Selasa (27/10/2026).
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Umat Islam Babel menyampaikan sejumlah persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari antrean kendaraan di hampir seluruh wilayah Bangka Belitung hingga tingginya harga eceran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Didit mengatakan, persoalan antrean BBM tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kegiatan ekonomi dan distribusi barang dagangan.
Ia mengungkapkan, dalam audiensi tersebut pihaknya menerima keluhan pedagang yang mengalami kerugian akibat kesulitan mendapatkan BBM untuk menyuplai barang dagangan. Bahkan, terdapat barang dagangan yang dilaporkan membusuk karena keterlambatan distribusi.
Selain itu, antrean panjang juga dinilai menyita waktu masyarakat hingga melewati waktu salat Magrib dan Isya.
“Ini menurut kita sudah di luar batas kewajaran. Maka sudah kita pertanyakan kendala-kendala ini di mana,” ujar Didit.
Surat permohonan audiensi yang disampaikan Aliansi Umat Islam Bangka Belitung tertanggal 26 Oktober 2026 turut menyoroti harga eceran Pertalite yang disebut mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter di Kota Pangkalpinang. Sementara di Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, harga eceran disebut mencapai Rp17.000 per liter.
Melalui audiensi tersebut, Aliansi Umat Islam Babel berharap DPRD dapat memfasilitasi pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pertamina, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Didit menyampaikan bahwa DPRD Babel telah mengundang General Manager (GM) Pertamina, Kapolda Babel, pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU untuk menghadiri pertemuan yang dijadwalkan pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 13.00 WIB di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Menurut Didit, pertemuan itu diharapkan menjadi langkah bersama untuk mengidentifikasi kendala distribusi dan pelayanan BBM sekaligus merumuskan langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Kita ke depan tidak mencari masalah, tapi mencari solusi,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat membangun koordinasi dan mengambil langkah konkret demi memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi serta aktivitas ekonomi di Bangka Belitung berjalan dengan baik.
Didit mengingatkan, persoalan antrean BBM perlu segera ditangani agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
“Kalau ini dibiarkan, saya khawatir ini akan menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” pungkasnya. (Suf)
