Tekanan Fiskal Menguat, Pemprov Babel Pangkas Perjalanan Dinas dan Terapkan WFH
Sejumlah sektor strategis tetap menjadi perhatian Pemprov Babel. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan angka stunting, pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi PPPK paruh waktu.
Pemerintah daerah berharap kebijakan efisiensi dapat membuat pengelolaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, rapat paripurna DPRD Babel juga memuat agenda penyampaian usul pendapat DPRD terkait posisi Wakil Gubernur Babel.
Pemprov Babel menyatakan menghormati setiap tahapan dan mekanisme konstitusional yang dilaksanakan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Hidayat Arsani mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusivitas serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Melalui perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Pemprov Babel berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal, efisiensi belanja, dan kebutuhan pembangunan.
Pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam memastikan anggaran daerah diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. (Suf)
